1.Festival Nasyid se-Riau 2010
Sabtu, 30 Oktober 2010
Persyaratan:
. Peserta putra utusan SMA/UNIVERSITAS/UMUM berusia 15 s/d 25 tahun.
b. Tiap tim terdiri dari 4 s/d 7 orang personil.
c. Kontribusi 100.000,-/tim via rekening BSM 0577021906 a.n Yedo Kurniawan.
Paling lambat rabu,18 Oktober 2010 (konfirmasi pentransferan di HP:085271855883)
d. Membawakan 1 buah lagu nasyid dengan memilih satu diantara lagu yang ditetapkan oleh panitia.
e. Tidak dibenarkan memakai Minus one/musik karaoke
f. Peserta festival nasyid riau 2010 terbatas
g. Formulir dan informasi bisa dapat di Download di blogger DJFM http://radiodjfmdumai989.blogspot.com/
h. Technical meeting tanggal 23 oktober 2010 di Masjid Arfa'unnas UR (universitas Riau)
Lagu Wajib Solois Nasyid
Dendangkan Shalawat (Launun) Damba cintamu (raihan)
Cahaya hati (Opick) Damai yang hilang (new Seeheart) Last breath (Hafiz Hamidun) Aku muslim (Sigma) I
ndahnya Ukhuwah (Alveoli) Sajadah panjang (Bimbo)
Kekasih Allah (Awan) Sang murobbi (IZIS)
2. Festival Solois se-Riau 2010
Sabtu, 30 oktober 2010
Persyaratan:
a. Peserta putra utusan UMUM berusia 14-24 tahun.
b. Kontribusi 50.000,-/orang via rekening BSM 0577021906 a.n Yedo Kurniawan.
Paling lambat Rabu,18 Oktober 2010 (konfirmasi pentransferan di HP.085271855883)
c. Membawakan 1 buah lagu nasyid dengan memilih satu diantara lagu yang ditetapkan oleh panitia.
d. musik disiapkan oleh panitia
e. Peserta festival nasyid riau 2010 terbatas
f. Formulir dan informasi bisa dapat di Download di blogger DJFM http://radiodjfmdumai989.blogspot.com/
g. Technical meeting tanggal 23 oktober 2010 di Masjid Arfa'unnas UR (universitas Riau)
Lagu Wajib Solois Nasyid
Istiqharah cinta (Sigma) MBU Apapun namanya (The CS)
Do'a Qalbu (fika Mupla) Bersimpuh (alief)
Menanti Dibarzah (Far east)
CONTACT PERSON
yedo 085271855883
agus 085278121211
Rabu, 22 September 2010
Sabtu, 11 September 2010
Rabu, 08 September 2010
Ya Ampun, Rp 1,16 Triliun untuk Gedung Baru DPR Dinilai Tak Kemahalan
Tim Teknis pembangunan gedung baru DPR menilai anggaran Rp 1,16 triliun tidak terlalu mahal. Menurut Tim Teknis, anggaran sebesar itu sesuai dengan prinsip aman, nyaman, indah, efektif dan efisien. “Anggaran Rp 1,16 triliun tidak kemahalan,” kata Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, Mardian Umar, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/9).
Meski menilai anggaran sebesar itu tidak terlalu mahal, Mardian yakin, angka Rp 1,16 triliun dapat menyusut. Efisiensi anggaran, terang Mardian, terjadi saat proses pelelangan karena para penguasaha peserta tender akan menawarkan harga yang paling murah untuk membangun gedung megah 37 lantai tersebut. Kontraktor yang menang tender, nantinya juga menerapkan prinsip value engineering agar efisiensi terus terjadi selama proses pembangunan.
Team Leader dan konsultan pembangunan gedung baru DPR, Budi Sukada, sebelumnya menerangkan, akan menghitung ulang estimasi biaya pembangunan gedung DPR dalam proses kaji ulang sebagaimana yang diinstruksikan Pimpinan DPR. Evaluasi, kata Budi, termasuk menghitung ulang kebutuhan luas ruangan anggota DPR yang awalnya dialokasikan 120 meter persegi per anggota DPR. “Mungkin ruangan bisa dikecilkan dan ada pengurangan interior dan eksterior,” tambah Budi.( sumber:Republikaonline )http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/09/07/134024-ya-ampun-rp-116-triliun-untuk-gedung-baru-dpr-dianggap-tak-kemahalan
Meski menilai anggaran sebesar itu tidak terlalu mahal, Mardian yakin, angka Rp 1,16 triliun dapat menyusut. Efisiensi anggaran, terang Mardian, terjadi saat proses pelelangan karena para penguasaha peserta tender akan menawarkan harga yang paling murah untuk membangun gedung megah 37 lantai tersebut. Kontraktor yang menang tender, nantinya juga menerapkan prinsip value engineering agar efisiensi terus terjadi selama proses pembangunan.
Team Leader dan konsultan pembangunan gedung baru DPR, Budi Sukada, sebelumnya menerangkan, akan menghitung ulang estimasi biaya pembangunan gedung DPR dalam proses kaji ulang sebagaimana yang diinstruksikan Pimpinan DPR. Evaluasi, kata Budi, termasuk menghitung ulang kebutuhan luas ruangan anggota DPR yang awalnya dialokasikan 120 meter persegi per anggota DPR. “Mungkin ruangan bisa dikecilkan dan ada pengurangan interior dan eksterior,” tambah Budi.( sumber:Republikaonline )http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/09/07/134024-ya-ampun-rp-116-triliun-untuk-gedung-baru-dpr-dianggap-tak-kemahalan
Idul Fitri, Kepala Daerah Dilarang ke Luar Kota
Seluruh kepala daerah harus siap bertugas pada masa cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Mereka juga diperintahkan untuk tetap tinggal dan tidak melakukan perjalanan keluar daerah.
"Harus siap bertugas, wajib hukumnya," ujar Kepala Pusat Penerangan, Kementerian Dalam Negeri, Saut Situmorang, di kantornya, Rabu (08/09). Hal ini sesuai dengan surat edaran yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk tetap ditempat tugas masing-masing selama masa cuti bersama. Para kepala daerah itu juga diminta mengkordinasikan segala hal terkait pelayanan umum kepada masyarakat dengan pimpinan daerah dan jajarannya.
Berdasarkan surat edaran nomor 300/3462/SJ ada beberapa poin yang harus diperhatikan kepala daerah selama masa liburan lebaran. Diantaranya, membentuk tim kordinasi penyelenggara angkutan lebaran dan menyusun rencan operasi di masing-masing daerah. Apabila terjadi kekurangan angkutan, harus segera berkordinasi dengan TNI dan Polri dalam hal penggunaan kendaraan operasional. "Semua harus difasilitasi agar kelancaran arus transportasi barang dan penumpang terjamin," kata Saut.
Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk menjamin ketersediaan stok pangan dan bahan bakar minyak (BBM). Caranya dengan selalu berkordinasi dengan Dolog dan Pertamina di daerah masing-masing, serta instansi terkait lainnya agar pengendalian ketersediaan tetap bisa dilakukan. Apabila diperlukan, bisa sewaktu-waktu melakukan operasi pasar.
Kemudian untuk menjaga kenyamanan pengguna jalan, melalui surat edaran tersebut, Menteri Dalam Negeri meminta kepala daerah untuk menertibkan pasar tumpah dan masyarakat yang meminta sumbangan. Karena bila dua hal tersebut muncul di sepanjang jalan, maka akan menganggu kelancaran lalu lintas.( suber:Reublika Online)
"Harus siap bertugas, wajib hukumnya," ujar Kepala Pusat Penerangan, Kementerian Dalam Negeri, Saut Situmorang, di kantornya, Rabu (08/09). Hal ini sesuai dengan surat edaran yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk tetap ditempat tugas masing-masing selama masa cuti bersama. Para kepala daerah itu juga diminta mengkordinasikan segala hal terkait pelayanan umum kepada masyarakat dengan pimpinan daerah dan jajarannya.
Berdasarkan surat edaran nomor 300/3462/SJ ada beberapa poin yang harus diperhatikan kepala daerah selama masa liburan lebaran. Diantaranya, membentuk tim kordinasi penyelenggara angkutan lebaran dan menyusun rencan operasi di masing-masing daerah. Apabila terjadi kekurangan angkutan, harus segera berkordinasi dengan TNI dan Polri dalam hal penggunaan kendaraan operasional. "Semua harus difasilitasi agar kelancaran arus transportasi barang dan penumpang terjamin," kata Saut.
Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk menjamin ketersediaan stok pangan dan bahan bakar minyak (BBM). Caranya dengan selalu berkordinasi dengan Dolog dan Pertamina di daerah masing-masing, serta instansi terkait lainnya agar pengendalian ketersediaan tetap bisa dilakukan. Apabila diperlukan, bisa sewaktu-waktu melakukan operasi pasar.
Kemudian untuk menjaga kenyamanan pengguna jalan, melalui surat edaran tersebut, Menteri Dalam Negeri meminta kepala daerah untuk menertibkan pasar tumpah dan masyarakat yang meminta sumbangan. Karena bila dua hal tersebut muncul di sepanjang jalan, maka akan menganggu kelancaran lalu lintas.( suber:Reublika Online)
Meski Dikecam Pendeta Gila Terry Jones Tetap Nekad Bakar Al-Quran pada 9/11
Terry Jones Sang pendeta gilaDia merujuk sebagian pernyataan oleh komandan tertinggi militer Amerika di Afghanistan David Petraeus yang mengecam keputusan gereja Florida untuk membakar Quran, memperingatkan bahwa tindakan itu bisa menempatkan risiko tinggi atas kehidupan tentara Amerika yang terlibat dalam perang di luar negeri.
Jones mengatakan, "Kami sedang mengambil kata-kata jenderal itu sebagai sangat serius. Kami terus berdoa terhadap korban pada tanggal 11 September."
Dia, menambahkan bahwa gereja akan menentukan dan melanjutkan rencana membakar kitab suci umat Islam.
"Daripada kami disalahkan atas apa yang orang lain akan lakukan atau mungkin melakukannya, mengapa kami tidak mengirim peringatan kepada mereka? Mengapa kami tidak mengirim peringatan kepada Islam radikal dan berkata, jangan lakukan itu.? Jika Anda menyerang kami, kami akan menyerang kamu, " kata Jones.
Pendeta AS ini menyatakan bahwa dengan menetapkan pembakaran Al-Quran pada hari Sabtu mendatang, gerejanya ingin mengingat mereka yang dibunuh secara brutal pada tanggal 11 September," dan untuk mengirim peringatan kepada unsur-unsur radikal Islam."
Sentimen anti-Islam sedang berkembang di Amerika Serikat meskipun itu mencakup klaim bahwa semua agama dan kepercayaan.
Pembakaran dan serangan terhadap masjid dan warga muslim Amerika semakin tumbuh dan mereka sering menerima ancaman atas identitas agama mereka. (fq/aby)
( sumber: Era Muslim )
Kata Siapa Israel Akan Menghentikan Serangan Selama Ramadhan?
Seorang pejabat militer Israel membantah kabar yang menyatakan bahwa tentara Israel telah berjanji kepada otoritas Mahmoud Abbas untuk menghentikan serangan selama bulan Ramadhan.
"Militer Israel tidak menjamin tidak akan menyerang Palestina selama bulan Ramadan," kepala tentara Administrasi Sipil Israel di Tepi Barat, Yoav Mordechai, mengatakan dalam konferensi pers. Dia menjelaskan bahwa militer akan melakukan serangan dalam rangka "peringatan keamanan."
Dalam insiden terkait, pasukan pendudukan Israel (IOF) menutup tiga toko di Al-Khalil, dan menyerang warga dan aktivis di daerah tersebut, sehari sebelum Ramadhan.
Sumber-sumber lokal mengatakan bahwa pasukan IOF memaksa tiga toko di Jalan Syuhada untuk tutup dengan dalih memiliki perintah militer karena "alasan keamanan."
Lima aktivis asing terluka dan dua ditahan setelah berusaha mencegah para prajurit memasuki toko-toko itu.
Dalam insiden lain, lima orang Palestina ditangkap juga sehari sebelum Ramadhan di Al-Khalil selama kampanye massa penggerebekan dan penangkapan oleh pasukan Israel.
Saksi mata di kamp pengungsi Arroub mengatakan bahwa pasukan Israel menangkap Obada Adawi, 17, Jihad Ahmed Sabateen, 22, dan Wassam Mohammed Hassan, 17, yang baru kembali dari masjid dan lewat sebuah pos pemeriksaan Israel di dekat pintu masuk kamp. (sa/pic)
( sumber: era muslim )
Selasa, 07 September 2010
Kapolri Mengisyaratkan Pembubaran FPI? Selasa, 31/08/2010 14:26 WIB | email | print | share
Dalam rapat gabungan antara pemerintah dengan DPR soal revisi UU Keormasan No. 8 tahun 1985, Front Pembela Islam atau FPI beberapa kali disebut oleh Kapolri sebagai ormas yang banyak melakukan tindak kekerasan.
“Pada tahun 2009 meningkat 40 kali dari FPI dan FBR, barisan muda betawi, dan 2010 ada 49 kali kekerasan yang dilakukan FPI. Dari rangkaian peristiwa yang terjadi sudah disidik dan diproses tuntas 36 kasus," ucap Kapolri yang juga dihadiri Menkopolhukam, Mendagri, Menkumham, Jaksa Agung, Kepala BIN, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Ketua Komisi II, III, dan VIII di gedung DPR, kemarin.
Karena itu, masih menurut Kapolri diusulkan agar organisasi massa (ormas) yang berkali-kali melakukan kekerasan dibekukan. Usulan ini bisa masuk dalam revisi UU Keormasan No 8 tahun 1985.
"Harus ada pembekuan ormas yang berkali kali melakukan kekerasan. Ini catatan ke depan berkaitan revisi," ujar Kapolri yang baru saja sembuh dari sakitnya.
Menanggapi itu, di tempat terpisah, Ketua DPP - FPI Bidang Nahi Munkar Front Pembela Islam (FPI), Munarman SH, membantah data yang disampaikan Kapolri dalam rapat gabungan tersebut.
"Itu data ngawur, Kapolri kan sedang sakit. Setahu saya itu omongan orang yang mengigau. Datanya sangat ngawur, hanya dikumpulkan dari LSM bukan dari anak buahnya sendiri," ujar Munarman saat ditanya oleh para wartawan.
Menurut Munarman, sesuai UU No. 8/1985, alasan membekukan ormas hanya diperbolehkan bila melanggar kamtibmas, menerima dana asing, atau memberikan bantuan ke asing. Sementara FPI, tidak pernah melanggar satu pun alasan tersebut.
"Kalau disebut data, soal Banyuwangi sudah jelas tidak ada unsur pidana saat gelar perkara oleh polisi. Kalau yang di Bekasi, itu yang melanggar HKBP. Kan justru LSM-LSM itu lah yang melanggar dengan menerima dan memberi bantuan ke asing," ucap Munarman.
"Kapolri koq bisa tidak valid begini, ingat waktu membaca hasil pengawasan Century DPR, waktu itu Kapolri baca analisis opsi A, padahal DPR minta opsi C, ya begitulah sering keliru. Dulu disebut ada rekaman Ary Muladi-Ade Raharja, bilang kesana-kesini meyakinkan, eh ternyata enggak pernah ada rekaman itu," sesal Munarman.
Menurut Munarman, Front Pembela Islam (FPI) mencium gelagat tidak menguntungkan dalam agenda revisi Undang-undang Keormasan Nomor 8 Tahun 1985. Perombakan UU tersebut kemungkinan diarahkan jadi target pembubaran Ormas Islam.
“Kalau revisi silakan saja, tapi jangan sampai diarahkan untuk tujuan-tujuan tertentu misalnya target untuk membubarkan Ormas Islam,” kata Munarman. mnh/fpi/inl(sumber era muslim)
“Pada tahun 2009 meningkat 40 kali dari FPI dan FBR, barisan muda betawi, dan 2010 ada 49 kali kekerasan yang dilakukan FPI. Dari rangkaian peristiwa yang terjadi sudah disidik dan diproses tuntas 36 kasus," ucap Kapolri yang juga dihadiri Menkopolhukam, Mendagri, Menkumham, Jaksa Agung, Kepala BIN, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Ketua Komisi II, III, dan VIII di gedung DPR, kemarin.
Karena itu, masih menurut Kapolri diusulkan agar organisasi massa (ormas) yang berkali-kali melakukan kekerasan dibekukan. Usulan ini bisa masuk dalam revisi UU Keormasan No 8 tahun 1985.
"Harus ada pembekuan ormas yang berkali kali melakukan kekerasan. Ini catatan ke depan berkaitan revisi," ujar Kapolri yang baru saja sembuh dari sakitnya.
Menanggapi itu, di tempat terpisah, Ketua DPP - FPI Bidang Nahi Munkar Front Pembela Islam (FPI), Munarman SH, membantah data yang disampaikan Kapolri dalam rapat gabungan tersebut.
"Itu data ngawur, Kapolri kan sedang sakit. Setahu saya itu omongan orang yang mengigau. Datanya sangat ngawur, hanya dikumpulkan dari LSM bukan dari anak buahnya sendiri," ujar Munarman saat ditanya oleh para wartawan.
Menurut Munarman, sesuai UU No. 8/1985, alasan membekukan ormas hanya diperbolehkan bila melanggar kamtibmas, menerima dana asing, atau memberikan bantuan ke asing. Sementara FPI, tidak pernah melanggar satu pun alasan tersebut.
"Kalau disebut data, soal Banyuwangi sudah jelas tidak ada unsur pidana saat gelar perkara oleh polisi. Kalau yang di Bekasi, itu yang melanggar HKBP. Kan justru LSM-LSM itu lah yang melanggar dengan menerima dan memberi bantuan ke asing," ucap Munarman.
"Kapolri koq bisa tidak valid begini, ingat waktu membaca hasil pengawasan Century DPR, waktu itu Kapolri baca analisis opsi A, padahal DPR minta opsi C, ya begitulah sering keliru. Dulu disebut ada rekaman Ary Muladi-Ade Raharja, bilang kesana-kesini meyakinkan, eh ternyata enggak pernah ada rekaman itu," sesal Munarman.
Menurut Munarman, Front Pembela Islam (FPI) mencium gelagat tidak menguntungkan dalam agenda revisi Undang-undang Keormasan Nomor 8 Tahun 1985. Perombakan UU tersebut kemungkinan diarahkan jadi target pembubaran Ormas Islam.
“Kalau revisi silakan saja, tapi jangan sampai diarahkan untuk tujuan-tujuan tertentu misalnya target untuk membubarkan Ormas Islam,” kata Munarman. mnh/fpi/inl(sumber era muslim)
Langganan:
Postingan (Atom)