Jakarta - Beberapa anggota DPR yang namanya masuk dalam daftar legislator pembolos, melancarkan protes atas terpublikasinya data absensi itu. Padahal publikasi demikian merupakan bagian pengawasan dan sanksi masyarakat terhadap DPR.
"Publikasi ini kan sanksi sosial bagi para anggota DPR agar mereka lalu introspeksi diri," kata Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Komarudin Hidayat, usai diskusi 'Dampak Pendidikan dan Agama Terhadap Moral Masyarakat' di Gedung Energy, SCBD, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (29/7/2010).
Menurut anggota Dewan Kehormatan KPU ini, para anggota DPR yang namanya tercantum di dalam daftar itu tidak perlu buang-buang waktu dengan merasa tersinggung. Bila memang dirasa berita tersebut merupakan pembunuhan karakter, maka sebaiknya segera memberikan penjelasan berikut bukti atau alibi yang kuat kepada rakyat
"Orangyang merasa jadi sasaran, silakan bela diri. Ini negara demokrasi. Silakan dibuktikan, kalau memang bisa menjelaskan, ya jadi jelas. Tapi kalau memang salah harus diberikan sanksi kode etik dan internal partai. Kalau tidak, rakyat makin tidak percaya," jelas dia.
Lebih lanjut Komarudin, menegaskan, selaku wakil rakyat maka anggota DPR harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Salah satunya dengan mengakui kesalahan dan lapang dada terhadap setiap kritikan rakyat yang sejatinya adalah untuk perbaikan.
"Itu contoh bagus kalau mereka dapat kritikan, tapi kok malah protes," heran dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar